PENGARUH PERPOLITIKAN TERHADAP SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL

DALAM setiap wilayah kekuasaan politik yang disebut negara, selalu akan bisa ditemukan sebuah atau seperangkat tindakan yang ditujukan untuk mengatur, mendidik, atau memperbaiki mutu dari mereka yang menjadi kawulanya. Usaha itu, jika dijalankan melalui sarana yang ditetapkan menurut prosedur yang resmi, artinya lewat undang-undang, akan disebut dengan kebijakan publik format. Dan di lain pihak, di samping yang formal, akan selalu terdapat usaha lain yang dijalankan atas jerih payah warga itu sendiri, sebenarnya tanpa campur tangan pemerintah mereka sudah bisa menangani masalah itu sendiri, akan disebut sebagai usaha informal.
Kedua upaya itu berada pada dataran yang tampak. Artinya rencana, pelaksanaan dan penilaian akan dijalankan secara resmi dan terbuka, dan kinerja yang dipertunjukkan juga bisa diamati oleh semua orang. Dan semua masalah pendidikan di Indonesia ini hanya bisa dimengerti jika diawali dengan pengertian bahwa unsur yang paling merusak sistem tak lain adalah nafsu pemerintah dan pemegang kekuasaan untuk melebarkan pengaruh mereka dalam dunia pendidikan. Dengan cara mengontrol, menyeragamkan, mengawali, dan menertibkannya. Baik sektor formal maupun informal harus tunduk patuh kepada kewenangan kekuasaan!
Itulah dunia pendidikan di sebelah mata uangnya, di bawah kendali pemerintah, rasional dan bisa diatur, seakan terbuka untuk semua. Tetapi, di samping yang terbuka tersebut, terdapat arus dan proses yang tak kelihatan, yang berjalan dalam langgam dan caranya sendiri. Gerak itu adalah saling pengaruh yang terjadi ketika dua cara hidup, cara berpikir dan keyakinan saling bertemu. Dalam pertemuan tersebut - bisa terjadi di dunia pendidikan, di pemerintahan, di agama atau di mana saja - selalu bisa terjadi saling pengaruh mempengaruhi.
Dan yang terjadi dalam dunia pendidikan kita, mulai dari Daoed Jusuf tahun 70-an yang memaksakan normalisasi kampus plus man of analysis-nya, sampai dengan Wardiman tahun 90-an dengan link and match-nya, semua itu adalah sebuah politik yang sama sekali buta pada kenyataan ganda dari pendidikan. Bahwa pendidikan bukanlah sebuah gerak satu arah seperti dalam pabrik yang memproduksi barang dan jasa, tetapi selalu adalah gerak timbal balik atau malahan saling berbenturan. Jika pihak yang datang itu lebih ''kuat'', maka pihak penerima akan dijadikan duplikat atau turunan dari yang lebih kuat itu. Tetapi semakin gerak itu menuju hal yang sukar untuk diukur, maka gerak tidak bisa dilihat searah, tetapi gerak itu menempuh caranya sendiri. Ada proses yang disebut inkulturasi, artinya, unsur yang sedang tertidur itu tersentuh oleh unsur yang baru, dan dalam pertemuan antara yang tidur dan pendatang, terjadi proses inkulturasi. Dan meletakkan pendidikan nasional dalam peta inkulturasi, artinya secara sadar hendak menolak apa yang selama ini dianggap wajar dan harus dijalankan.
Dengan melakukan telaah inkulturasi artinya seluruh sistem pendidikan Orde Baru sebaiknya di- denormalisasi, diturunkan dari pretensi obyektif, netral, dan bermanfaat bagi semua warga. Sebuah usaha untuk depolitisasi pendidikan adalah sebuah keharusan. Dalam hubungan dua bidang dalam masyarakat, yakni pendidikan dan inkulturasi tersebut akan dibicarakan beberapa hal berikut ini;
(a) Hal-hal apa saja yang terjadi pada saat pendidikan ''modern'' mulai diperkenalkan di Indonesia sejak awal abad ini? Dan dalam hal alih pengetahuan, proses apa yang sesungguhnya terjadi?
(b) Jika pengetahuan itu dianggap sebagai salah satu unsur yang penting dalam perubahan masyarakat Indonesia, lalu pada tingkat yang lebih dalam, gerak apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat? Sedang terjadi inkulturasi atau kelangsungan kolonisasi?
(c) Dengan dua kelompok masalah tersebut, satu hal yang hendak disampaikan, pada akhirnya, adalah pertanyaan pada masa depan modernisasi di Indonesia yang selama ini dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju bentuk masyarakat yang pantas di tengah dunia yang terus bergolak.
Jadi karena setelah sekian lama Indonesia ditekan oleh sistem dunia yang imperialistik, maka sampai dengan hari ini tetap menjadi masalah mengapa arus kehidupan lebih banyak ditentukan oleh ''pusat'' daripada diberi warna oleh ''pinggiran''. Apakah mungkin akan bisa dibuka celah dan kemungkinan, pada tingkat yang lebih mendalam, arus itu tidak lagi searah dan hanya dari pusat ke pinggiran, tetapi terjadi sebuah arus yang timbal-balik pengetahuan, tata nilai, paham hidup dan cara bermasyarakat.
Pendidikan model Barat dan masalahnya
Hubungan tak seimbang yang disebut dengan penjajahan mencakup bidang yang amat luas. Bukan hanya soal penghisapan ekonomi, tetapi juga kehancuran militer, mandulnya ilmu pengetahuan, keahlian organisasi dan lebih lagi hancurnya harga diri orang demi seorang. Artinya kolonialisme bukan saja masalah yang menyangkut hubungan antarnegara, tetapi juga mencakup keseluruhan sistem sosial dan kejiwaan. Sehingga dalam arti yang selengkap-lengkapnya dapat dikatakan manusia yang dijajah tidak ubahnya dengan setengah manusia saja, tak lebih tinggi dari sebuah hubungan perbudakan. Karena itu, maka perubahan awal di tanah jajahan yang disebut Nederlands Indie itu juga tidak berawal dari gerakan dari dalam tanah jajahan, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh gerak dan kepentingan ekonomi, politik dan kebudayaan dari negeri induk. Politik etis yang dijalankan di awal abad ini adalah wujud yang nyata. Kebijakan ini semua dimaksudkan untuk sebuah program kooptasi atau pelanggengan sistem kolonial. Artinya tidak cukup kolonialisme itu ditopang oleh para pangreh praja yang adalah kaum ningrat itu. Karena kepentingan birokrat kolonial, maka sejumlah tenaga yang terdidik menurut model Belanda diperlukan guru, dokter, sarjana hukum atau pedagang. Ilmu-ilmu itu semua sudah dimasak di negeri induk, dan dibawa ke tanah jajahan dengan sedikit perubahan.
Oleh hal semacam itu terjadi hasil semacam ini;
Di satu pihak, para anak didik tiba-tiba seperti berpindah ''dunia''. Dari alam sederhana dan desa dan tradisional, mereka memasuki dunia Barat, modern, internasional. Sebutan tercerabut adalah hal yang lazim. Dan dalam ketercerabutan ini ditemukan sebuah gejala lagi, merasa lebih tinggi dari sesama pribumi, tetapi tetap lebih rendah dari kulit putih yang paling bodoh pun.
Ilmu itu disampaikan seperti memang air dalam botol kosong. Otak pribumi itu penuh dengan tahyul dan mitologi, dan diganti dengan bahan-bahan dari Belanda yang bisa dilihat secara nalar, diperhitungkan dan langsung bermanfaat.
Mereka yang menjadi elite nasional sampai dengan tahun 60-an adalah anak didik kaum kolonial yang dalam dirinya selalu bisa ditemukan kompleks jiwa yang terbelah ganda seperti itu, modern/tradisional dan inferior/superior. Artinya masyarakat dan sistem yang berjenjang itu ditumpat-padatkan pada diri setiap anak didik yang berhasil.
Keadaan sedikit berubah ketika tahun 70-an mulai diperkenalkan model pendidikan bergaya Amerika. Dalam pola ini tidak lagi kesulitan lama itu diteruskan, tetapi diganti dengan model yang baru dan sepenuhnya didasarkan atas paham bahwa pendidikan sepenuhnya harus berdampingan dengan kemajuan ekonomi. Pabrik dan pendidikan harus match. Hasil dari sistem semacam ini bukan lagi sejumlah kecil elite, tetapi adalah sejumlah cukup tenaga terampil yang bisa mengisi kesempatan kerja yang mulai terbuka dengan industrialisasi yang dimulai. Tetapi apa yang terjadi dalam sistem pendidikan memang lain dari yang direncanakan. Keterampilan dan ketepatan itu tidak terjadi, tetapi yang meluas adalah sebuah gejala yang disebut paper syndrome, artinya tidak ada pendidikan keterampilan, yang ada adalah kehadiran dan surat bukti pernah hadir itu.
Dengan hasil mutakhir sistem pendidikan formal di Indonesia seperti itu, ketika krisis ekonomi menyapu seluruh bangunan negara, dengan amat mudah mele-dak pengangguran yang amat meluas. Sekarang ini.
Elitisme dan demam kertas (ijazah) adalah hasil bersih dari pendidikan model Barat di Indonesia. Dua hal ini bukanlah sebuah hasil dari sejarah pendidikan yang bisa diterus-langsungkan tanpa catatan. Dua hal itu, sekarang ini, sepenuhnya menjadi akar dan sumber dari segenap permasalahan masyarakat secara keseluruhan, sehingga semakin hari kita akan dipaksa untuk menghadapi dilema pendidikan yang semakin semata diteruskan akan menjadikan kita semakin terjerembab, tetapi jika dicari jalan lain, jalan semacam itu tidak pernah siap tinggal dicontoh.